SUMBATERKINI.COM, Waingapu – Kunjungan tiga menteri ke kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) tambak udang di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Kamis (30/7/2026), membawa optimisme besar terhadap masa depan industri perikanan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Mereka datang untuk melihat langsung perkembangan proyek tambak udang yang digadang-gadang menjadi salah satu kawasan budidaya udang terbesar di Indonesia.
Di lokasi proyek, pemerintah berbicara tentang investasi Rp7,2 triliun, target produksi 52.800 ton udang per tahun, hingga ambisi menjadikan Indonesia sebagai eksportir udang terbesar di dunia.
Baca Juga : Kapan Pembayaran Lahan Proyek Tambak Udang di Sumba Timur Cair?
Namun, di balik optimisme itu, masih ada harapan masyarakat yang belum mendapat jawaban.
Warga pemilik lahan berharap kunjungan tiga menteri dapat menjadi momentum untuk memperoleh kepastian mengenai pembayaran ganti rugi lahan yang hingga kini belum terealisasi.
Lahan yang dimaksud berada di jalur pembangunan pipa pengambilan air laut menuju kawasan tambak udang.
Jalur tersebut berada di luar kawasan Hak Guna Usaha (HGU) dan melibatkan lebih dari 30 Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nilai ganti rugi mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Juga : Kalapas Waingapu Klarifikasi Video Viral Penggerebekan di Rumah Dinas, Terjadi November 2024
Harapan itu muncul bukan tanpa alasan. Pembayaran yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 16 Juli 2026 harus ditunda.
Setelah menunggu proses yang telah berjalan sekitar tiga tahun, sebagian warga mengaku kecewa. Bahkan, ada yang mulai menarik kembali dokumen yang sebelumnya telah mereka serahkan.
Aspirasi yang Tak Terdengar
Sejak rombongan menteri tiba di lokasi proyek, agenda lebih banyak diisi dengan pemaparan perkembangan pembangunan tambak udang dan peninjauan kawasan.
Namun, persoalan pembayaran ganti rugi lahan yang dinantikan warga tidak menjadi pembahasan dalam forum.
Baca Juga : Pasar Matawai Etalase Ekonomi Sumba Timur, Satpol PP Tertibkan Pedagang
Menariknya, selama kunjungan berlangsung juga tidak terlihat kehadiran warga pemilik lahan yang hingga kini masih menunggu pembayaran ganti rugi. Padahal, kawasan proyek berada tidak jauh dari permukiman masyarakat.
Belum diketahui apakah para pemilik lahan memang tidak diundang atau memilih tidak hadir dalam agenda tersebut.
Dalam rangkaian kunjungan itu, para menteri juga menggelar dialog bersama unsur pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Beberapa pejabat daerah mendapat kesempatan menyampaikan berbagai hal terkait pembangunan proyek tambak udang.
Baca Juga : Menko Pangan Sebut Tambak Udang Sumba Timur Perkuat Swasembada Pangan
Namun, hingga dialog berakhir, tidak ada aspirasi mengenai pembayaran ganti rugi lahan warga yang disampaikan dalam forum tersebut.
Kesempatan wartawan untuk mengajukan pertanyaan kepada para menteri pun sangat terbatas. Sesi doorstop hanya memberikan kesempatan kepada satu orang wartawan.
Momentum itu dimanfaatkan awak media untuk menanyakan langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengenai pembayaran ganti rugi lahan yang sebelumnya sempat tertunda.
Saat itu Trenggono berjalan menuju mobil Toyota Fortuner putih yang telah menunggunya di lokasi.
Baca Juga : Polisi dan Warga Kejar Pencuri Ternak, 7 Kerbau Ditemukan di Perbatasan Sumba Timur dan Sumba Tengah
“Pak Menteri, yang lalu sempat ada penundaan ganti rugi itu, bagaimana Pak?” tanya wartawan yang berdiri di samping kendaraan.
Trenggono terus berjalan menuju mobil dan dibantu ajudannya untuk masuk ke dalam kendaraan.
“Ganti rugi ya?” jawab Trenggono singkat.
Wartawan kemudian kembali menjelaskan.
“Iya Pak, ganti rugi lahan. Tanggal 16 Juli sebenarnya rencananya dilakukan pembayaran,” timpal wartawan.
Baca Juga : Di Balik Pengembangan Pongamia di Sumba Timur, Riset 17 Tahun Menjadi Fondasi Produksi Energi Hijau
Dari dalam mobil, Trenggono kemudian meminta Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu, yang berdiri di samping kendaraan untuk menjawab pertanyaan tersebut.
“Ya, siap,” jawab Tb Haeru sambil menganggukkan kepala.
Namun, penjelasan yang dinanti tidak pernah disampaikan.
Sesaat setelah kendaraan Menteri Kelautan dan Perikanan bergerak meninggalkan lokasi, Tb Haeru juga menaiki kendaraan rombongan dan ikut bertolak bersama iring-iringan.
Baca Juga : Di Kaki Matayangu Sumba Tengah, Ilalang Topang Ekonomi Warga Manurara
Hingga kunjungan tiga menteri berakhir, belum ada penjelasan resmi mengenai kapan pembayaran ganti rugi lahan kepada para pemilik lahan akan direalisasikan.
Proyek Raksasa dan Harapan Besar Pemerintah
Beberapa jam sebelumnya, dari Bandara Umbu Mehang Kunda Waingapu, rombongan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan langsung bergerak menuju kawasan tambak udang di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur.
Perjalanan menuju lokasi yang memakan waktu sekitar 15 hingga 25 menit itu menjadi awal kunjungan Zulkifli Hasan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Turut mendampingi rombongan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan.
Baca Juga : Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Soroti BLK di Sumba Timur Belum Optimal
Setibanya di kawasan proyek, para menteri terlebih dahulu menerima pemaparan dari Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu, mengenai perkembangan pembangunan tambak udang yang saat ini sedang berlangsung.
Tak lama kemudian, rombongan bergerak meninjau langsung kawasan proyek menggunakan sepeda motor.
Mereka menyusuri jalan tanah yang membelah sejumlah klaster tambak. Di sisi kiri dan kanan jalan, alat berat masih bekerja. Galian kolam terlihat terus dikerjakan sebagai bagian dari pembangunan kawasan budidaya udang terpadu tersebut.
Dari atas sepeda motor, hamparan kawasan proyek mulai terlihat jelas. Proyek yang dibangun di atas lahan sekitar 2.150 hektare itu membentang luas di kawasan pesisir Palakahembi.
Baca Juga : Hadiri Sidang Sinode GKS, Ketua PGI Ajak Gereja Jaga Alam Sumba
Meski tidak seluruh area dapat ditinjau, luas kawasan yang tampak dari lokasi kunjungan sudah cukup membuat Zulkifli Hasan terkesan.
“Kalau di Jakarta itu kira-kira lima kali Pondok Indah,” ujar Zulkifli.
Di tengah peninjauan, perhatian Zulkifli tertuju pada besarnya pembangunan yang sedang berlangsung. Di berbagai titik, alat berat bergerak membentuk kolam-kolam budidaya yang nantinya akan menjadi pusat produksi udang.
“Ini proyek yang luar biasa. Ini sedang buat kolam-kolam. Ini raksasa ini. Proyek yang terbesar. Dulu yang besar ini Lampung,” katanya.
Baca Juga : Di Kaki Matayangu Sumba Tengah, Ilalang Topang Ekonomi Warga Manurara
Bagi pemerintah, proyek tersebut bukan sekadar pembangunan tambak udang dalam skala besar. Kawasan itu diproyeksikan menjadi salah satu pusat produksi udang nasional dengan target produksi mencapai 52.800 ton per tahun.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan ekspor hasil perikanan Indonesia.
“Bahkan kita akan menjadi eksportir udang terbesar di dunia,” ujar Zulkifli.
Menurutnya, peningkatan produksi udang tidak hanya berdampak pada sektor pangan, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang besar.
Baca Juga : Tips Berwisata ke Air Terjun Tanggedu, 244 Anak Tangga yang Wajib Anda Taklukkan
“Kalau kita impor yang senang orang luar negeri, tapi kalau kita ekspor yang senang kita, uangnya dikasi ke kita,” katanya.
Proyek tambak udang Sumba Timur sendiri dikembangkan dengan konsep Integrated Shrimp Farming (ISF) dengan nilai investasi sekitar Rp7,2 triliun.
Selain kolam budidaya, kawasan tersebut juga dirancang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari sistem pengambilan air laut, tandon, instalasi pengolahan air limbah, hingga infrastruktur penunjang lainnya.
Bagi Zulkifli Hasan, proyek tersebut berpotensi membawa dampak yang jauh lebih besar dibanding sekadar peningkatan produksi udang.
Baca Juga : Wakil Bupati Dorong Peningkatan Kualitas Turnamen Sepak Bola di Sumba Timur
Ia bahkan menyebut keberadaan tambak udang itu dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sumba Timur.
Menurutnya, manfaat proyek tidak hanya akan dirasakan masyarakat di sekitar kawasan tambak, tetapi juga masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia secara umum.
Pembayaran Lahan Masih Menunggu Kepastian
Di tengah harapan besar pemerintah terhadap proyek tersebut, persoalan pembayaran ganti rugi lahan masih menjadi perhatian sebagian masyarakat di Palakahembi.
Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalur pipa pengambilan air laut merupakan bagian penting dari megaproyek tambak udang tersebut.
Baca Juga : Sidang Kasus Tambang Emas Ilegal di TN Matalawa Sumba Berpotensi Ungkap Pembeli Emas
Rencananya, infrastruktur intake akan dibangun menggunakan dua baris pipa berdiameter sekitar dua meter yang menjorok ke laut sejauh kurang lebih 500 meter pada kedalaman sekitar 15 meter.
Sebelumnya, pembayaran ganti rugi yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam, 16 Juli 2026, harus ditunda.
Penundaan itu memicu kekecewaan warga yang telah menunggu proses penyelesaian selama bertahun-tahun.
Sebelumnya diberitakan SumbaTerkini.com, Kepala Desa Palakahembi, Arif Ndilu Maramba Jawa, membenarkan adanya penundaan tersebut saat dikonfirmasi awak media.
Baca Juga : Ratusan Kenshi Ikut Kejuaraan Shorinji Kempo Bupati Sumba Timur, Orangtua Rasakan Dampak Positif
Menurutnya, kondisi itu membuat sebagian masyarakat kecewa dan bahkan ada yang mulai menarik kembali berkas yang sebelumnya telah diserahkan.
Meski demikian, Arif mengaku tetap optimistis pembayaran dapat direalisasikan.
Sebagai kepala desa, ia mengaku terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat agar situasi tetap kondusif.
“Kami butuh waktu lagi untuk melakukan pendekatan terhadap warga yang terlanjur kecewa, tapi saya pastikan kami akan terus berjuang demi hak warga dan kelanjutan program pembangunan,” ujarnya.
Baca Juga : Satu Tewas, Dua Luka Berat dalam Aksi Pembacokan di Kos-Kosan Waingapu, Dua Tersangka Ditahan
Situasi tersebut sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai kelanjutan pembayaran lahan.
Menanggapi hal itu, pihak Kerja Sama Operasi (KSO) proyek tambak udang sebelumnya menyatakan penundaan bukan disebabkan pembatalan pembayaran, melainkan karena masih ada proses administrasi yang harus diselesaikan.
Project Construction Manager PT Adhi Karya, Abdul Kadir, mengatakan pihaknya tetap berkomitmen menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya terdampak proyek.
“KSO masih menunggu administrasi yang clear agar tidak salah melangkah,” ujarnya saat dikonfirmasi pada 20 Juli 2026.
Ia menegaskan pembayaran tetap berproses dan akan diupayakan dilakukan secepat mungkin setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.
“Tetap berproses, malah mungkin akan diusahakan secepat mungkin,” katanya.
Baca Juga : Sumba Gemar Membaca Meriahkan Hari Anak Nasional Lomba Menyanyi Hingga Bercerita
Namun hingga kunjungan tiga menteri berakhir pada Kamis (30/7/2026), pertanyaan mengenai kapan pembayaran tersebut akan dilakukan masih belum mendapatkan jawaban yang pasti.
Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang proyek tambak udang terbesar, target ekspor dunia, dan masa depan ekonomi Sumba Timur. Di sisi lain, sejumlah warga pemilik lahan masih menunggu kepastian atas hak mereka yang hingga kini belum terealisasi.
Dua harapan itu kini berjalan berdampingan di Palakahembi: ambisi besar pemerintah membangun industri udang nasional dan harapan warga agar pembayaran lahan yang telah lama dijanjikan segera dituntaskan.*
