SUMBATERKINI.COM, Waingapu – Di tengah dorongan investasi dan transisi energi, masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih berhadapan dengan persoalan lingkungan dan konflik agraria akibat proyek pembangunan.
Situasi ini menjadi perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT setelah mengikuti pertemuan tahunan Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Bangkok, Thailand.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT, Yuven Nonga, menilai sejumlah agenda yang dibahas dalam pertemuan pada 12 – 18 Oktober 2026 itu berpotensi menambah kerentanan masyarakat di tingkat tapak, terutama mereka yang memperjuangkan ruang hidup di tengah proyek geotermal dan pembangunan infrastruktur.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari stabilitas ekonomi, mobilisasi investasi swasta, penciptaan lapangan kerja hingga pembangunan infrastruktur.
Baca Juga : Setiap Hari Petugas Angkut Sekitar 20 Ton Sampah dari Wilayah Kota Waingapu ke Laindeha
Namun, WALHI NTT menyoroti bagaimana agenda investasi itu menempatkan masyarakat yang terdampak proyek pembangunan.
Yuven mengatakan, berdasarkan pengamatannya, Bank Dunia lebih menekankan upaya mengurangi risiko bagi investor yang menanamkan modal di negara-negara berkembang.
“Di pertemuan ini kami melihat bahwa posisi World Bank atau Bank Dunia, mereka kemudian lebih memfokuskan pada mengurangi risiko yang akan ditimbulkan bagi investor atau investasi asing yang akan masuk ke dalam negara-negara, termasuk negara berkembang,” kata Yuven.
Menurut dia, pendekatan tersebut perlu dicermati karena masyarakat di NTT masih menghadapi persoalan yang berkaitan dengan proyek energi dan infrastruktur.
Baca Juga : Mencari Lauk di Tengah Ekosistem Pesisir Waingapu yang Mulai Tergerus Sampah
“Ada beberapa hal yang ke depan berpotensi kemudian menambah persoalan, menambah masalah, menambah kerentanan, terutama bagi masyarakat-masyarakat di tapak yang berjuang melawan geotermal, juga berjuang melawan proyek-proyek infrastruktur yang menyisakan dampak-dampak lingkungan juga dampak konflik agraria bagi masyarakat sampai dengan hari ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan geotermal dan pembangunan infrastruktur dalam konteks yang lebih luas. Di satu sisi, investasi dan transisi energi didorong sebagai bagian dari agenda pembangunan.
Di sisi lain, pelaksanaannya tetap harus memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar proyek.
Bagi NTT, persoalan ini penting karena masyarakat di tingkat tapak menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan konsekuensi pembangunan.
Baca Juga : Pemprov NTT Usulkan WPR di TTU, Lokasi Sekitar TN Matalawa Sumba Mulai Disasar Uji Petik Mineral Logam
Ketika pembiayaan dan investasi lebih berorientasi pada pengurangan risiko bagi pemilik modal, perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan tidak boleh dikesampingkan.
Pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata seberapa besar investasi yang masuk ke NTT, melainkan bagaimana proyek dijalankan, siapa yang menikmati manfaatnya, dan siapa yang menanggung dampak ketika persoalan lingkungan maupun konflik agraria muncul.
Karena itu, agenda transisi energi dan pembangunan infrastruktur perlu disertai jaminan perlindungan ruang hidup masyarakat.
Pembangunan tidak seharusnya membuat masyarakat di sekitar proyek justru semakin rentan, sementara kepentingan investasi memperoleh perlindungan lebih besar.*
