SUMBATERKINI.COM, Waingapu – Air laut mulai surut di pesisir Pamalala, Kelurahan Kamalaputi, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (19/9/2026) pagi.
Di batas air yang perlahan menjauh dari daratan, sejumlah nelayan tradisional masih sibuk dengan aktivitasnya.
Ada yang membersihkan perahu dari tiram yang menempel. Ada kaum ibu yang mencari kepiting dan ikan-ikan kecil di antara bebatuan serta rerumputan laut.
Beberapa nelayan lainnya memilih menebar jala. Mereka memanfaatkan waktu ketika air laut surut untuk mencari hasil laut. Di antara aktivitas itu, barisan mangrove berdiri di sepanjang pesisir.
Sebagian tampak hijau dan rimbun. Namun tidak semuanya demikian. Ada pohon bakau yang terlihat layu, mengering, bahkan ada yang menyisakan bekas tebangan pada pangkalya.
Baca Juga : Kawasan Konservasi Sumba Hanya 8 Persen, Tambang Emas Ilegal Jadi Alarm untuk Generasi Muda
Di sekitar akar, sampah plastik juga terlihat menggantung di dahan dan terjebak di antara lumpur. Sebagian lainnya terbenam di dalam tanah basah.
Pemandangan itulah yang turut menjadi perhatian ratusan orang yang datang ke kawasan tersebut.
Pelajar, mahasiswa, komunitas, pemerhati lingkungan dan perwakilan lintas instansi bersama-sama membersihkan sampah sekaligus menanam lebih dari 500 anakan mangrove di pesisir Pamala.
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 07.00 Wita itu menjadi bagian dari peringatan pertama Hari Keadilan Ekologis Nasional.
Hari Keadilan Ekologis tersebut dicetuskan di Kota Waingapu, Sumba Timur, bertepatan dengan Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) Walhi pada 20 September 2025.
Baca Juga : Gakkum Kehutanan Harap Persidangan Ungkap Jejaring Pemodal di Balik Tambang Emas Ilegal di TN Matalawa
Ketua panitia kegiatan, Erwin Umbu Hamandika, mengatakan penanaman mangrove kali ini bukan sekadar kegiatan seremonial. “Anakan mangrove yang kami tanam ini diambil dari kelompok mangrove yang ada di Padadita,” ujar Erwin.
Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan yang akan terus berlanjut. Peringatan perdana Hari Keadilan Ekologis mengangkat tema ‘Dari Tapak untuk Keadilan Antargenerasi’.
Erwin mengatakan pemilihan kata ‘tapak’ berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang setiap hari berhadapan langsung dengan alam, terutama petani dan nelayan.
“Kenapa tapak dipilih sebagai tema, karena tapak itu adalah tentang rekam jejak para petani, nelayan dan saudara-saudari kita yang menjaga keberlanjutan alam,” ujarnya.
Dari tapak itulah, kata Erwin, suara masyarakat perlu menjadi bagian dalam menentukan bagaimana sumber daya alam dikelola.
Baca Juga : Warga Kiritana Sumba Timur Bergantung pada Satu Perahu
Sebab, bagi masyarakat Sumba, alam bukan sekadar ruang hidup. Alam juga menjadi tempat menggantungkan penghidupan.
Perubahan iklim, menurut Erwin, kini semakin nyata dirasakan masyarakat, termasuk melalui perubahan dinamika musim.
Pada saat yang sama, sebagian besar masyarakat masih menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan perikanan.
Karena itu, menjaga lingkungan juga berkaitan dengan kehidupan ekonomi masyarakat sekaligus upaya mengurangi risiko bencana seperti abrasi dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Persoalan lingkungan di pesisir juga tidak berhenti pada perubahan iklim. Sampah yang dibuang sembarangan dapat berakhir di pesisir dan mengganggu ekosistem mangrove.
Baca Juga : ‘Jejak Wanggameti’ Gerak Bersama Jaga Kesehatan, Lestarikan Budaya, Rawat Alam Sumba Timur
Padahal, kawasan mangrove menjadi tempat hidup berbagai biota laut yang selama ini turut menopang kehidupan masyarakat pesisir.
Biota laut tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu sumber protein yang dapat diperoleh masyarakat.
Di tengah meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok, keberadaan sumber pangan dari laut menjadi bagian penting bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir.
Bagi Erwin, persoalan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Hari Keadilan Ekologis lahir dari Sumba. Menurutnya, ada kesadaran kritis bahwa pembangunan yang hanya melihat alam sebagai komoditas pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sendiri.
Paradigma pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan manusia dan pertumbuhan ekonomi, kata dia, dapat mengabaikan keberlanjutan ekologis.
Baca Juga : Jelang Sinode GKS ke-44, GAMKI Sumba Timur Dorong Suara Kritis Gereja Soal Isu Lingkungan
“Cara pandang ini juga kerap mengabaikan hak asasi manusia, terutama marginalisasi, diskriminasi, eksploitasi hingga kriminalisasi terhadap masyarakat adat, petani, nelayan dan kelompok marginal,” ungkapnya.
Menjelang akhir kegiatan, sebuah spanduk sepanjang lebih dari 50 meter dibentangkan di kawasan pesisir. Tulisan ‘World Ecological Day, Sumba Island Indonesia’ terbentang di antara para peserta.
Rangkaian peringatan Hari Keadilan Ekologis akan dilanjutkan Minggu (20/9/2026), tepat pada hari yang ditetapkan tersebut, melalui nonton bareng film Benteng Hijau Watumbaka, diskusi dan deklarasi.*
