SUMBATERKINI.COM, Tambolaka – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa pendidikan vokasi dan peningkatan keterampilan kerja merupakan salah satu strategi paling efektif untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terutama di daerah yang masih memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik eksploitasi tenaga kerja.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM ke Sumba Hospitality Foundation (SHF) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Don Bosco Sumba di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Selasa (7/7/2026).
Kunjungan dipimpin Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita.
Turut mendampingi Tenaga Ahli Menteri HAM, Martinus Gabriel Goa, Tim Teknis Subdirektorat Pengelolaan Pengaduan HAM, Taufiqurrahman dan Felicia Yunika, serta Tim Teknis Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah, Irma Malinda Suhartono.
Baca Juga : Wawancara Eksklusif : Pendeta Yakub Malo Bili Usai Terpilih Sebagai Ketua Sinode GKS 2026 – 2031
Di Sumba Hospitality Foundation, rombongan meninjau proses pembelajaran berbasis praktik yang membekali peserta didik dengan keterampilan di bidang perhotelan dan pariwisata.
Lembaga yang didirikan pada 2016 oleh Inge De Lathauwer tersebut telah menjadi salah satu pusat pendidikan vokasi yang membuka peluang kerja bagi generasi muda Sumba, khususnya perempuan dan kelompok rentan.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, mengapresiasi kontribusi SHF dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPO.
“Kami memberikan dukungan dan semangat kepada Sumba Hospitality Foundation yang telah berperan membekali masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Upaya ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang,” ujar Munafrizal Manan.
Baca Juga : Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Soroti BLK di Sumba Timur Belum Optimal
Komisioner KPAI, Dian Sasmita, mengatakan perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi.
Dengan memiliki kompetensi yang memadai, masyarakat diharapkan memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak sehingga tidak mudah menjadi korban eksploitasi maupun perdagangan orang.
Usai dari SHF, rombongan melanjutkan kunjungan ke BLK Don Bosco Sumba di Tambolaka. Di lokasi tersebut, rombongan meninjau berbagai program pelatihan sekaligus berdialog dengan instruktur dan peserta dari berbagai wilayah di Pulau Sumba.
BLK Don Bosco Sumba menyelenggarakan berbagai pelatihan vokasi, mulai dari teknik sepeda motor, servis dan instalasi pendingin udara (AC), tata rambut, pengelasan, komputer, instalasi listrik, energi surya, hingga produksi furnitur dan kerajinan bambu.
Baca Juga : Pulau Sumba Jadi Pilot Project Nasional Pencegahan TPPO dan TPKS Anak
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM juga mengapresiasi kualitas pelatihan di BLK Don Bosco yang didukung instruktur bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta program pelatihan yang telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK).
Tenaga Ahli Menteri HAM, Martinus Gabriel Goa, menilai pendidikan vokasi yang dipadukan dengan program magang industri dan sertifikasi kompetensi menjadi langkah strategis dalam melindungi generasi muda dari ancaman perdagangan orang.
“Ketika anak-anak muda memiliki keterampilan, sertifikat kompetensi, dan akses terhadap dunia kerja yang layak, mereka akan memiliki daya tawar yang lebih kuat sehingga tidak mudah menjadi sasaran sindikat perdagangan orang,” ujarnya.
Direktur BLK Don Bosco Sumba, Br. Ephrem Santos, SDB, menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian HAM terhadap pengembangan pendidikan vokasi di Pulau Sumba.
Baca Juga : Lebih dari Sekadar Semifinalis, PSN Ngada Menjadi Magnet Penonton Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026
“Kami percaya bahwa pendidikan keterampilan merupakan salah satu jalan terbaik untuk membangun masa depan kaum muda. Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kami ingin terus memberikan kesempatan kepada anak-anak muda dari seluruh Pulau Sumba untuk memperoleh keterampilan, pekerjaan yang layak, dan kehidupan yang lebih bermartabat,” katanya.
Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama Kementerian HAM, KPAI, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta pemerintah kabupaten di Pulau Sumba dalam mendukung implementasi program Zero TPPO di Nusa Tenggara Timur.
Kementerian HAM menilai model pendidikan vokasi yang dikembangkan SHF dan BLK Don Bosco Sumba merupakan praktik baik dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, sekaligus terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi.
Melalui sinergi pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat, upaya pencegahan TPPO diharapkan tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga diperkuat melalui pembangunan manusia yang berkelanjutan, peningkatan kompetensi, serta perluasan akses terhadap pekerjaan yang aman, layak, dan bermartabat.*
