Lompat ke konten utama

Sumba Terkini

Sumba Timur

PTUN Tolak Seluruh Eksepsi Pemkab Sumba Timur, Perintahkan Cabut Keputusan Demosi Tiga ASN

KONFERENSI PERS - Nanga Ranja Rua dan Oktavianus Takanjanji, dalam konferensi pers di Waingapu, Senin (16/11/2026). (Foto : Sumba Terkini).

SUMBATERKINI.COM, Waingapu – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang memerintahkan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mencabut keputusan demosi terhadap tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

Perintah tersebut tertuang dalam putusan PTUN Kupang yang dibacakan pada 12 November 2026. Dalam putusan itu, majelis hakim juga menolak seluruh eksepsi atau keberatan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur selaku tergugat.

Putusan tersebut sekaligus mengabulkan sebagian gugatan tiga ASN yang mempersoalkan penurunan jabatan atau demosi setelah pelantikan pejabat struktural pada 21 April 2026.

Ketiga ASN tersebut adalah Nanga Ranja Rua, Oktavianus Takanjanji, dan Grand Titus Kitu. Hal itu disampaikan Nanga Ranja Rua dalam konferensi pers di Waingapu, Senin (16/11/2026).

Baca Juga : Warga Sumba Timur Sampaikan Aspirasi, dari Kebutuhan Alsintan Hingga Modal Usaha Kepada Julie Laiskodat

Nanga menjelaskan, selain menolak seluruh eksepsi pemerintah daerah, majelis hakim juga menyatakan batal keputusan Bupati Sumba Timur yang menjadi objek sengketa.

Pengadilan selanjutnya mewajibkan pemerintah daerah mencabut keputusan tersebut serta merehabilitasi harkat dan martabat para penggugat melalui penempatan kembali dalam jabatan yang setara dengan eselon III/a atau kelas jabatan 12.

“Yang keempat mewajibkan tergugat merehabilitasi harkat dan martabat penggugat dalam jabatan yang setara sesuai eselon III/a atau kelas jabatan dua belas,” jelas Nanga.

Meski demikian, pengadilan hanya mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya. Pemerintah daerah juga dihukum membayar biaya perkara.

Baca Juga : Berkah dari Dinding Bukit, Air Bersih Masih Jadi Soal Klasik di Sumba

Bagi Nanga, putusan tersebut menjadi perhatian serius terhadap tata kelola mutasi dan penempatan jabatan ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Ia menilai, setiap keputusan mutasi harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan pertimbangan kepegawaian yang matang.

Karena itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) diminta menjalankan fungsi secara cermat sebelum memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Nanga menyebut terdapat sejumlah regulasi yang harus menjadi perhatian dalam proses mutasi, mulai dari aturan pengangkatan dalam jabatan struktural, manajemen ASN, penilaian kinerja, tata cara mutasi, hingga pola karier ASN.

Baca Juga : Setiap Hari Petugas Angkut Sekitar 20 Ton Sampah dari Wilayah Kota Waingapu ke Laindeha

“BKD dan Baperjakat harus mempelajari secara utuh dan memberikan pertimbangan sesuai peraturan-peraturan yang kami sampaikan ini kepada PPK. Sehingga dalam hal ini PPK tidak keliru mengambil keputusan untuk menempatkan orang di jabatan tertentu sebagai ASN,” ujarnya.

Selain persoalan regulasi, ia juga menyoroti penggunaan aplikasi Integrated Mutasi (IMUT) dalam proses mutasi ASN.

Menurut Nanga, selama persidangan terungkap bahwa administrator yang mengoperasikan aplikasi tersebut di daerah tidak mengikuti pelatihan khusus. Mereka hanya mempelajari pengoperasiannya secara mandiri.

“Jadi dalam perjalanan persidangan ternyata admin ini tidak terlibat dalam pelatihan. Hanya belajar otodidak untuk mengoperasikan aplikasi IMUT itu,” katanya.

Baca Juga : JPU Limpahkan Dua Perkara Terkait Aktivitas Tambang Emas Ilegal di TN Matalawa ke Pengadilan

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar penerapan sistem digital dalam pengelolaan kepegawaian didukung kesiapan sumber daya manusia dan pemahaman terhadap regulasi.

Nanga berharap Pemerintah Kabupaten Sumba Timur segera menindaklanjuti putusan pengadilan. Namun, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan, pihaknya menyatakan akan menempuh langkah hukum berikutnya.

Ia juga meminta BKD dan Baperjakat bertanggung jawab atas proses mutasi yang berujung pada gugatan tersebut.

“Kalau secara pribadi, ketidakmampuan dalam memberikan pertimbangan kepada PPK sehubungan dengan mutasi ini harus berjiwa besar untuk mundur dari jabatan yang dipegang oleh Baperjakat dan BKD,” tegasnya.

Baca Juga : Kronologi Kades Wanggameti Ditahan Terkait Dugaan Aktivitas Tambang Emas Ilegal di TN Matalawa

Tempuh Jalur Administratif Sebelum ke PTUN

Sementara itu, penggugat lainnya, Oktavianus Takanjanji, menjelaskan bahwa gugatan ke PTUN merupakan langkah yang ditempuh setelah berbagai upaya administratif tidak mendapatkan penyelesaian.

Ia mengatakan, setelah dimutasi pada 21 April 2026, pihaknya langsung mengajukan keberatan administratif kepada pemerintah daerah.

Mereka juga menyurati DPRD Kabupaten Sumba Timur untuk meminta rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan Inspektorat, BKD, dan sejumlah pihak terkait.

Selain itu, mereka mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kemendagri, dan Ombudsman.

Baca Juga : Oknum Polisi Tersangka dalam Kasus Pencurian Sapi di Sumba Timur Jalani Patsus di Polda NTT

Namun, menurut Oktavianus, berbagai upaya tersebut belum memberikan jawaban dan penyelesaian yang diharapkan.

Ia menyebut DPRD telah tiga kali menggelar RDP, tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan pemerintah daerah untuk membahas keberatan yang diajukan.

“Kami yang mengajukan untuk RDP, tetapi kami tidak bertemu langsung dengan pemerintah untuk membahas persoalan ini supaya jangan berkelanjutan,” ungkapnya.

Oktavianus mengatakan, pihaknya akhirnya memutuskan membawa persoalan tersebut ke PTUN karena harus mempertimbangkan batas waktu pengajuan gugatan. “Kami tidak bisa menunggu lama karena batas ajukan ke PTUN adalah 90 hari,” katanya.

Baca Juga : Setelah Ditangkap Warga Oknum Polisi di Sumba Timur yang Diduga Curi Sapi Diamankan, Kapolres Buka Suara

Berawal dari Keberatan atas Penurunan Jabatan

Persoalan ini bermula dari pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur pada 21 April 2026. Dalam pelantikan tersebut, sejumlah ASN mengalami penurunan jabatan.

Nanga Ranja Rua dan Oktavianus Takanjanji kemudian menyampaikan keberatan karena merasa ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah dari posisi sebelumnya tanpa penjelasan objektif.

Dalam keberatan yang disampaikan pada 27 April 2026, keduanya juga menyoroti rekam jejak kinerja yang mereka klaim baik hingga sangat baik selama beberapa tahun terakhir. Mereka menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Keduanya menilai keputusan demosi tersebut tidak memiliki dasar objektif yang jelas dan berpotensi bertentangan dengan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN.*

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI UNTUKMU

ARTIKEL LAINNYA