SUMBATERKINI.COM, Waingapu – Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, memperkuat intervensi untuk menekan angka kemiskinan yang pada 2025 tercatat sebesar 25,64 persen menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumba Timur.
Dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan Sumba Timur tercatat 29,68 persen pada 2021, kemudian 28,22 persen pada 2022, 28,08 persen pada 2023, 27,04 persen pada 2024, dan 25,64 persen pada 2025.
Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani mengatakan, angka tersebut masih tergolong tinggi sehingga membutuhkan strategi pemerintah yang terukur dan tepat sasaran.
“Tidak hanya sekedar memandang angka tapi harus ada strategi-strategi yang terukur yang jelas bagaimana cara membantu dua puluh lima sekian persen itu untuk keluar dari zona kemiskinannya,” kata Yonathan Hani saat diwawancarai Sumba Terkini di ruang kerjanya, Jumat (4/9/2026).
Baca Juga : Angka Kemiskinan Sumba Timur 25,64 Persen, Setara 70,35 Ribu Penduduk
Menurutnya, salah satu sektor yang menjadi sasaran utama intervensi adalah pertanian. Yonathan mengatakan, masyarakat yang masuk dalam kategori miskin menurut pandangan pemerintah sebagian besar merupakan petani yang memiliki lahan, tetapi belum optimal dalam mengelolanya.
“Karena dua puluh lima sekian persen yang ada dalam kategori miskin semua adalah petani. Semua adalah petani yang sebenarnya mereka juga punya lahan yang bisa diusahakan untuk mengangkat dan merubah tingkat perekonomian mereka,” ujarnya.
Ia mengatakan, persoalan yang dihadapi masyarakat bukan hanya soal kepemilikan lahan, tetapi juga keterbatasan kemampuan, pendampingan dan peralatan untuk mengusahakan lahan tersebut secara produktif.
Karena itu, Pemkab Sumba Timur akan menjadikan masyarakat miskin sebagai salah satu sasaran prioritas untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan di sektor pertanian.
Baca Juga : Indeks Pembangunan Manusia Sumba Timur Terus Meningkat, Capai 70,99
“Belum dibekali dengan kemampuan, belum dibekali dengan pendampingan, belum dibekali dengan peralatan yang cukup untuk mereka mengusahakan,” ujarnya.
Nah, itu salah satu cara kita, salah satu target kita bagaimana mereka dari dua puluh lima sekian persen itu masuk menjadi kategori prioritas untuk didampingi dan dibantu dalam kategori atau sektor pertanian,” imbuhnya.
Selain pertanian, pemerintah juga memperkuat intervensi melalui peningkatan pola hidup sehat. Yonathan mengatakan, data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi salah satu acuan pemerintah agar program penanggulangan kemiskinan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Hal itu termasuk dalam penyediaan pelayanan dasar seperti sanitasi dan air bersih.
Baca Juga : BPS Catat Pertanian, Pariwisata dan Investasi Jadi Andalan Menekan Kemiskinan Sumba Timur
“Sanitasi dan air bersih tidak boleh kita sembarangan membangun. Dia harus disasar di tempat-tempat yang masih banyak masyarakat yang tinggal dan hidup dalam kategori miskin sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan yang prima, keluar dari zona kemiskinan mereka, dan bisa mendapatkan hidup yang sehat,” ujarnya.
Dorong Ekonomi Tetap Bergerak Setelah Panen
Intervensi di sektor pertanian, kata Yonathan, tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki sumber pendapatan yang tetap bergerak setelah musim panen berakhir.
Menurutnya, sektor pertanian, peternakan dan perikanan menjadi komponen penting dalam struktur perekonomian Sumba Timur. Namun, aktivitas ekonomi masyarakat cenderung meningkat ketika musim panen dan kembali menurun setelahnya.
Karena itu, pemerintah menyiapkan pola agar masyarakat dapat mengembangkan sumber pendapatan lain secara berkelanjutan.
Baca Juga : Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kawal Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual Anak 13 Tahun di Sumba Timur
“Kalau kita bisa rancang untuk setelah panen padi misalnya ada sektor hortikultura, ada sektor perikanan, sektor peternakan mereka bisa switch, bisa berpindah dari hasil dari padi mereka bisa beli sapi bisa penggemukan sehingga ada hasil lanjutan setelah panen padi,” kata Yonathan.
Ia mengatakan, pola tersebut sedang dirancang pemerintah agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berlangsung lebih konsisten sepanjang tahun.
Menurut Yonathan, kesinambungan aktivitas ekonomi menjadi penting karena peningkatan pendapatan masyarakat tidak cukup hanya bergantung pada satu musim atau satu komoditas.
Dengan pola tersebut, hasil dari satu sektor diharapkan dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha pada sektor lain. Misalnya, pendapatan dari panen padi dapat digunakan untuk penggemukan sapi atau mengembangkan usaha hortikultura dan perikanan.
Upaya menjaga perputaran ekonomi tersebut kemudian diperluas melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Pemerintah, kata Yonathan, menyiapkan tiga bentuk intervensi bagi pelaku UMKM, yakni pendampingan dan pelatihan, pemberian stimulan, serta penyediaan ruang pemasaran melalui berbagai event.
“Yang pertama kita memberikan pendampingan, pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Itu secara periodik kita lakukan itu sampai kepada pendampingan untuk mereka mendapatkan BPOM jika UMKM itu menghasilkan barang makanan,” ujarnya.
Intervensi kedua dilakukan melalui pemberian stimulan kepada kelompok UMKM yang telah melalui proses seleksi.
Baca Juga : Bupati Lapor ke Presiden Gempa Lumpuhkan Layanan Kesehatan dan 80 Persen Sekolah di Nagekeo
Sementara intervensi ketiga berupa penyediaan ruang pemasaran melalui berbagai kegiatan. Yonathan menyebut event seperti THR dan pacuan kuda memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan transaksi.
Ke depan, pemerintah berharap kegiatan serupa tidak hanya berlangsung di pusat kabupaten, tetapi dapat dikembangkan secara bersama oleh sejumlah kecamatan.
“Jadi event-event seperti ini tidak hanya ada di kota kabupaten tapi bisa secara mandiri beberapa kecamatan gabung misalnya wilayah timur misalnya tiga kecamatan bisa digabung atau empat kecamatan mulai dari Uma Lulu, Rindi, Tamboladu, dan Wula Waijelu itu bisa gabung menjadi satu kita bisa bikin event kecamatan UMKM festival UMKM,” katanya.
Pariwisata Jadi Penggerak Ekonomi
Selain pertanian dan UMKM, pemerintah melihat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi yang potensial.
Yonathan menyebut kunjungan wisatawan pada triwulan II 2025 telah mencapai sekitar 30 ribu orang. Sementara pada 2026, pemerintah melihat tingkat okupansi hotel berada pada kisaran 70 hingga 80 persen.
Baca Juga : Polisi Gagalkan Pengiriman Serbuk Emas Lewat Pelabuhan Waingapu, Diduga Hasil Tambang Ilegal
Menurutnya, aktivitas pariwisata memiliki dampak terhadap sektor lain, mulai dari jasa, perdagangan, transportasi hingga UMKM.
Karena itu, pemerintah ingin agar berbagai sektor ekonomi tersebut dapat dirancang secara berkesinambungan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak hanya terkonsentrasi pada waktu-waktu tertentu. “Kita yakin tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan itu bisa kita tekan,” ujarnya.
Yonathan mengatakan, pemerintah tetap mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun, angka 25,64 persen masih membutuhkan kerja lebih lanjut melalui intervensi yang terukur.
Ia optimistis angka kemiskinan dapat kembali menurun apabila berbagai intervensi dilakukan secara tepat, terarah dan berkelanjutan. “Dengan intervensi yang tepat kita optimis,” tegasnya.*
