SUMBATERKINI.COM, Waingapu – Persoalan lingkungan, hak masyarakat adat, keadilan ekonomi hingga perlindungan anak menjadi bagian dari pembahasan dalam Seminar Sekolah Perdamaian yang digelar Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Seminar yang berlangsung di Gedung Serba Guna Gereja Kristen Waingapu (GKS), Kamis (1/10/2026), ini merupakan pelaksanaan kedua Sekolah Perdamaian GAMKI di Indonesia.
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Akademisi.
Ada tiga tema utama yang dibahas dalam seminar tersebut. Pertama, mengenai fondasi HAM, advokasi kasus dan perlindungan pembela HAM.
Baca Juga : Wawancara Eksklusif : Pendeta Yakub Malo Bili Usai Terpilih Sebagai Ketua Sinode GKS 2026 – 2031
Kedua, anak dalam situasi konflik dan kekerasan untuk membangun budaya damai serta perlindungan anak.
Ketiga, merawat perdamaian dari tanah sendiri melalui kearifan lokal, gereja dan peran pemuda dalam membangun perdamaian.
Sekretaris Umum GAMKI, Alan Christian Singkali, mengatakan Sumba dipilih sebagai salah satu lokasi Sekolah Perdamaian karena memiliki berbagai persoalan yang penting dipahami oleh generasi muda.
Ia menyebut persoalan tersebut antara lain menyangkut ekologi, keadilan ekonomi serta berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan advokasi.
Baca Juga : Hadiri Sidang Sinode GKS, Ketua PGI Ajak Gereja Jaga Alam Sumba
“Persoalan seperti yang disampaikan tadi di pembukaan, ada masalah ekologi, ada persoalan keadilan ekonomi dan lain-lain,” kata Alan saat diwawancarai Sumba Terkini.
Menurut dia, Sekolah Perdamaian menjadi ruang untuk memperkuat pengetahuan anak muda sehingga memiliki bekal ketika terlibat dalam advokasi di tengah masyarakat.
“Penting hadir untuk melakukan transformasi pengetahuan terkait dengan banyak hal yang mungkin perlu disampaikan atau diinformasikan kepada anak-anak muda khususnya di Sumba,” ujarnya.
Alan menegaskan, upaya memperkuat perspektif HAM tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan nilai-nilai tradisional dan adat yang hidup di masyarakat Sumba.
Baca Juga : Bekas Tebangan dan Sampah di Pesisir Waingapu Jadi Warning bagi Kaum Muda di Hari Keadilan Ekologis
Justru, menurutnya, nilai-nilai kearifan lokal merupakan bagian penting yang tetap harus dipelihara. Namun, generasi muda perlu memiliki kemampuan untuk membedakan antara nilai budaya yang perlu dijaga dan persoalan yang masuk dalam ranah hak asasi manusia dan perlu diadvokasi.
“Ini sama sekali tidak bermaksud menggerus nilai-nilai tradisional atau nilai-nilai adat yang tinggi, karena itulah bagian yang paling penting untuk dipelihara. Tetapi yang perlu kita pisahkan, yang mana hak asasi manusia, yang mana yang penting diadvokasi, yang memang penting dijaga sebagai nilai-nilai dari kearifan lokal itu sendiri,” jelasnya.
Tidak Berhenti di Seminar
Bagi GAMKI, Sekolah Perdamaian tidak dirancang sebagai kegiatan yang berhenti setelah seminar selesai.
Alan mengatakan, GAMKI memiliki sejumlah cabang di Sumba yang diharapkan dapat menjadi penggerak untuk meneruskan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan.
Baca Juga : Kawasan Konservasi Sumba Hanya 8 Persen, Tambang Emas Ilegal Jadi Alarm untuk Generasi Muda
“Kita punya empat DPC di Sumba dan ada sisa satu kabupaten yang belum dibentuk DPC-nya seluruh NTT,” katanya.
Ia berharap para kader di tingkat cabang dapat mengembangkan kembali pengetahuan yang diperoleh dalam Sekolah Perdamaian dan menerapkannya dalam kerja-kerja advokasi di daerah masing-masing.
Sebab, kata Alan, ujung tombak advokasi GMKI berada di tingkat cabang atau DPC kabupaten/kota.
“Harapannya ya itu jadi bekal,” ujarnya.
Baca Juga : Mencari Lauk di Tengah Ekosistem Pesisir Waingapu yang Mulai Tergerus Sampah
Ia menambahkan, Sekolah Perdamaian juga menjadi bagian dari proses menyiapkan kader GAMKI agar memiliki kemampuan memahami persoalan sekaligus merumuskan strategi advokasi.
“Sekolah ini bukan semata-mata program atau semata-mata pelaksanaan kegiatan. Sekolah ini adalah fundamen awal dari menentukan kader-kader GAMKI yang siap melakukan advokasi,” katanya.
Melalui proses belajar, diskusi dan pertukaran perspektif dengan narasumber maupun peserta, GAMKI berharap muncul gagasan-gagasan yang dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi advokasi di tingkat lokal.
Sekolah Perdamaian di Sumba merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang akan dilanjutkan GAMKI di sejumlah wilayah lain di Indonesia, termasuk Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan dan Papua.
Bagi GAMKI, keberlanjutan kegiatan bukan hanya diukur dari terlaksananya seminar, tetapi dari sejauh mana pengetahuan yang diperoleh dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata di tengah masyarakat.*
