SUMBATERKINI.COM, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 2.602.441.
Angka tersebut naik Rp 146.943 atau 5,97 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp 2.455.498.
Kenaikan ini membuat standar upah minimum di NTT untuk pertama kalinya dalam periode tersebut berada di atas Rp 2,6 juta.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan penetapan UMP 2027 dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi NTT dengan menggunakan nilai alfa 0,70.
Baca Juga : Tekan Kemiskinan Sumba Timur, Pembangunan Harus Sesuai Karakter Ekologis Daerah
“Penetapan UMP ini telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, akademisi dan pemerintah,” kata Melki dikutip dari Antara, Jumat (20/11/2026).
Melki menjelaskan, pembahasan penetapan upah minimum mengacu pada formula penghitungan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Dalam aturan tersebut, nilai alfa yang digunakan berada dalam rentang 0,50 hingga 1,00. Setelah melalui pembahasan, Dewan Pengupahan Provinsi NTT merekomendasikan nilai alfa 0,70 kepada gubernur.
UMP NTT 2027 kemudian ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor KEP/HK/2026 tertanggal 20 November 2026.
Baca Juga : AWK Suarakan 3 Agenda Wapres Pengganti Gibran: Jaga SDA, Perjuangkan Dana Daerah Hingga Pemekaran Wilayah
Keputusan ini menjadi dasar bagi seluruh pemberi kerja, baik pemerintah maupun swasta di wilayah NTT, dalam melaksanakan ketentuan pembayaran upah minimum sesuai peraturan yang berlaku.
Melki menegaskan, penetapan UMP bertujuan melindungi hak pekerja, khususnya mereka yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun, agar memperoleh upah sesuai standar minimum yang ditetapkan pemerintah.
UMP NTT 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027.
Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan akan melakukan pemantauan serta pengawasan untuk memastikan ketentuan pembayaran upah minimum tersebut dilaksanakan.*