SUMBATERKINI.COM, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Keputusan tersebut disampaikan secara langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) siang.
Kabar mengejutkan ini diungkapkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam sesi konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan.
Dalam keterangannya, Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Kepala Negara dan Wakil Presiden yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada pagi hari tadi.
Baca Juga : Selain Giring Ganesha, Raja Juli Antoni Mundur dari Jabatan Sekjen PSI
”Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” ujar Prasetyo kepada awak media.
”Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” imbuhnya.
Luruskan Isu Penolakan dari Presiden
Selain mengonfirmasi niat pengunduran diri tersebut, Mensesneg juga meluruskan berbagai spekulasi dan kabar yang beredar di tengah masyarakat, khususnya terkait respons Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menegaskan bahwa kabar mengenai penolakan Presiden atas permohonan tersebut adalah tidak benar.
Menurutnya, dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Presiden Prabowo justru banyak memberikan pandangan serta saran-saran konstruktif kepada Gibran.
Baca Juga : Giring Wamen Kebudayaan Umumkan Mundur dari PSI, Ungkap Sudah Tak Sejalan
”Kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegas Prasetyo.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hingga berita ini diturunkan, dinamika politik nasional terus memantau perkembangan lebih lanjut terkait langkah-langkah konstitusional dan administratif yang akan ditempuh menyusul pernyataan resmi dari pihak Istana Kepresidenan ini.*