SUMBATERKINI.COM, Nagekeo – Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan persoalan serius yang dihadapi pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat menangani bencana gempa Flores kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu, 26 Agustus 2026, Kepala BNPB mengatakan pemerintah daerah kesulitan memberikan bantuan awal karena gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kosong.
“Yang pertama, ketika terjadi bencana kemarin Pak Presiden, daerah ini tidak bisa berbuat Pak Presiden. Karena apa tidak bisa berbuat? Karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong Pak Presiden,” kata Kepala BNPB dalam laporannya kepada Prabowo.
Menurutnya, bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20 miliar sangat membantu pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat pascagempa.
“Untung Pak Presiden memberikan bantuan dua puluh miliar itu, sehingga itu sangat membantu pada pemerintah daerah,” ujarnya.
Namun, kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi untuk penanganan bencana ke depan. Kepala BNPB mengusulkan agar setiap kabupaten dan kota memiliki buffer stock atau persediaan logistik darurat yang siap digunakan ketika bencana terjadi.
“Mohon masing-masing kabupaten kota ini sudah punya logistik buffer stock siap, sehingga ketika ada bencana mereka sudah bisa memberikan bantuan awal kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Kepala BNPB, persediaan tersebut tidak harus dalam jumlah yang sangat besar. Untuk kebutuhan awal, pemerintah daerah dapat menyiapkan logistik senilai sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar.
Baca Juga : Pagi hingga Malam, Bhabinkamtibmas Polsek Riung Salurkan Air Bersih untuk Pengungsi Gempa Flores
Logistik itu antara lain berupa sembako, selimut, tenda, matras dan kebutuhan dasar lainnya.
“Kalau misalnya dalam bentuk permakanan itu nilainya lima sampai sepuluh miliar. Contoh misalnya sembako Pak Presiden, selimut, tenda-tenda, kemudian matras yang gitu-gitu itu lengkap,” jelasnya.
Dengan adanya stok tersebut, masyarakat terdampak dapat segera menerima bantuan dari pemerintah daerah tanpa harus menunggu kedatangan logistik dari pemerintah pusat.
Kepala BNPB menjelaskan, pihaknya berupaya bergerak dalam waktu 1 x 24 jam setelah bencana. Namun, pengiriman logistik dalam jumlah besar membutuhkan waktu.
Baca Juga : Dukung Pemulihan Pascabencana, Danamon Salurkan Bantuan Logistik untuk Warga Terdampak Gempa NTT
“Kami memang berusaha satu kali dua puluh empat jam bisa langsung masuk ke sasaran tapi kan untuk membawa barang, barang itu kami butuh waktu gitu,” katanya.
Kondisi itu yang kemudian sering membuat masyarakat mengeluhkan lambatnya bantuan pada satu hingga dua hari pertama setelah bencana.
“Itu yang mengakibatkan satu dua hari itu kadang-kadang masyarakat teriak-teriak Pak Presiden. Kami belum dibantu, kami belum dibantu, kami belum dapat bantuan, gimana pemerintah? Padahal ini kan sedang jalan prosesnya,” ujarnya.
BNPB Tak Punya Hubungan Komando dengan BPBD
Dalam laporannya, Kepala BNPB juga menjelaskan posisi BNPB dan BPBD dalam struktur penanganan bencana.
Ia mengatakan BNPB berada langsung di bawah Presiden, sementara BPBD merupakan perangkat pemerintah daerah di bawah kendali gubernur maupun bupati.
“BNPB adalah alat Bapak Presiden. Kami tidak punya hubungan komando dengan BPBD,” katanya.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan sendiri untuk melakukan penanganan awal sebelum bantuan BNPB tiba.
“Yang alat gubernur, alat kabupaten, bupati kabupaten ini lemah Pak Presiden. Karena tidak punya apa-apa untuk memberikan bantuan,” ujarnya.
Baca Juga : Menteri PU Lapor Presiden Prabowo Kerusakan Jalan di Flores Akibat Gempa Tidak Parah
Ia menegaskan, pemerintah daerah setidaknya harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada fase awal bencana. Setelah itu, BNPB dapat memperkuat distribusi dan bantuan yang dibutuhkan.
“Padahal harusnya bisa memberikan bantuan dasar saja, permakanan. Nanti kami datang untuk memperkuat pendistribusian logistik,” katanya.
Prabowo Setuju
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan Kepala BNPB tersebut. Prabowo meminta agar kebutuhan penguatan gudang dan stok logistik bencana dihitung secara nasional.
“Baik saya kira itu saran yang baik. Siap. Nanti kita catat ya. Saya kira saran baik. Jadi kita hitung secara nasional saja,” kata Prabowo.
Baca Juga : Presiden Prabowo Sengaja Tidak Langsung Datang ke Flores Setelah Gempa
Prabowo kemudian menyatakan pemerintah akan membantu setiap provinsi agar memiliki gudang dan persiapan logistik untuk menghadapi bencana.
Menurut Prabowo, hal serupa juga harus dilakukan di tingkat kabupaten. “Nanti kita bantu tiap provinsi biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan sama juga dengan bupati. Seharusnya sebetulnya juga memang demikian,” ujar Prabowo.
Rencana tersebut diharapkan membuat pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan awal secara cepat ketika bencana terjadi.
Dengan demikian, masyarakat tidak harus menunggu seluruh bantuan dari pemerintah pusat.
Baca Juga : Polda NTT Tangkap Salah Satu Admin Akun TikTok Anonim Lika-Liku, Diduga Cemarkan Nama Baik
Pemerintah daerah dapat terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar, sementara BNPB memperkuat penanganan dan distribusi logistik ke wilayah terdampak.
Persoalan ketersediaan logistik ini menjadi salah satu catatan penting dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang dipimpin Presiden Prabowo di Nagekeo, di tengah penanganan dampak gempa Flores di NTT.*
