SUMBATERKINI.COM, Waibakul – Proyek pengerukan dan normalisasi Kali Pamalar di Desa Umbu Langang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai perhatian masyarakat sipil dan aktivis lingkungan.
Proyek yang bertujuan memperbaiki aliran air dan mengurangi risiko banjir itu dinilai perlu diawasi agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama erosi tebing sungai dan ancaman terhadap lahan milik warga di sekitarnya.
Kekhawatiran tersebut mendorong konsorsium lintas organisasi menggelar sosialisasi pendidikan lingkungan sekaligus menanam 600 bibit pohon di sepanjang bantaran Kali Pamalar.
Penanaman pohon itu menjadi salah satu upaya untuk memperkuat struktur tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Namun, upaya pemulihan lingkungan tersebut juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah mengenai dampak pekerjaan normalisasi yang sedang dilakukan.
Normalisasi sungai pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir. Meski demikian, pengerukan dan perubahan bentuk aliran sungai perlu didukung perencanaan teknis yang matang agar tidak meningkatkan risiko pengikisan tebing maupun mengganggu lingkungan di sekitarnya.
Baca Juga : Pemprov NTT Usulkan WPR di TTU, Lokasi Sekitar TN Matalawa Sumba Mulai Disasar Uji Petik Mineral Logam
Masyarakat sipil pun meminta Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan instansi teknis terkait menjelaskan dokumen perencanaan, peta mitigasi risiko, serta mekanisme pengelolaan dampak lingkungan dari proyek tersebut.
“Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pekerjaan yang selesai, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian alam. Normalisasi kali harus menjadi solusi bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan dan warga di sekitarnya,” demikian penegasan perwakilan koalisi masyarakat sipil yang juga Ketua GAMKI Sumba Tengah, Asra, dalam keterangannya yang diterima Sumba Terkini, Jumat (16/10/2026).
Libatkan Berbagai Organisasi
Aksi sosialisasi dan penanaman 600 pohon tersebut melibatkan organisasi lingkungan, organisasi adat, kepemudaan, keagamaan, mahasiswa, paguyuban, hingga unsur partai politik.
Sejumlah organisasi yang terlibat antara lain WALHI NTT, Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), KPH Sumba Barat, KOMPAK Humba, Koalisi KOPI, SOPAN Sumba, GAMKI Sumba Tengah, GMKI Cabang Waingapu, GMKI Tambolaka, KNPI Sumba Tengah, FKUB Sumba Tengah, dan Political Future Leader (PFL).
Kegiatan itu juga melibatkan IKMST Waingapu, Mahasiswa Sumba Tengah Tambolaka, KOMASTENG Malang, IKMAST Bali, Gailaru Marada Yogyakarta, Gabungan Orang Sumba (GOS), HIPPARMAST Kupang, OSA, IK JOSTENG, Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah, serta sejumlah unsur partai politik.
Baca Juga : Pemkab Sumba Tengah Dorong Proses Hukum Indikasi Pencurian 104 Kuda di Mamboro
Keterlibatan berbagai elemen tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap Kali Pamalar tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik sungai, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
Pemkab Diminta Buka Informasi
Masyarakat meminta pemerintah daerah membuka ruang dialog dan menyampaikan informasi mengenai perencanaan serta pelaksanaan normalisasi Kali Pamalar.
Pemerintah juga didorong melakukan evaluasi berkala untuk memastikan pekerjaan di lapangan tidak menimbulkan dampak yang merugikan warga maupun ekosistem sungai.
Keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui dasar pelaksanaan proyek, potensi risiko, serta langkah yang disiapkan untuk mencegah dan menangani dampak lingkungan.
Hingga informasi dalam keterangan konsorsium tersebut disusun, belum terdapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mengenai dokumen kajian lingkungan, mitigasi risiko, maupun evaluasi teknis proyek yang dapat dikonfirmasi dalam naskah ini.
Baca Juga : ESDM Uji Petik Mineral Logam di Pulau Sumba, Sampel Diambil di Wanggameti Desa Penyangga TN Matalawa
Bagi masyarakat di sekitar Kali Pamalar, sungai bukan sekadar jalur aliran air. Kawasan itu merupakan bagian dari ruang hidup yang menopang aktivitas warga dan keseimbangan ekosistem setempat.
Karena itu, keberhasilan normalisasi tidak cukup dinilai dari selesainya pengerukan. Proyek tersebut juga perlu memastikan bahwa upaya mengurangi risiko banjir tidak justru memunculkan ancaman baru bagi lahan warga dan kelestarian lingkungan.*
